wapt image 684

Siapa Penentang Tanam Paksa? Ini 3 Tokohnya

Siapa penentang tanam paksa? Aturan tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch juga menimbulkan kontra dari kalangan mereka sendiri, siapa mereka?

Penerapan sistem tanam paksa akhirnya mendapat kecaman dari berbagai pihak.

3 Tokoh Penentang Tanam Paksa

1) E.F.E. Douwes Dekker

Melalui bukunya, Max Havelaar. Sebagai hasil dari kritik Douwes Dekker, yang juga dikenal dengan nama Multatuli.

Dalam bukunya, \Multatuli berpendapat bahwa pemerintahan kolonial tidak adil dan korup di Jawa. Ini menjadi senjata untuk kaum liberal dalam memprotes pelaksanaan budaya tanam paksa tersebut.

2) Baron van Hoevell

Baron van Hoevell adalah mantan pendeta yang menyaksikan penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Baron van Hoevell membela rakyat Indonesia melalui pidato di Gedung Nederland.

3) Fransen van der Putte

Fransen van der Putte menulis Suiker contracten. Hasil dari perdebatan di parlemen Belanda yaitu penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap..

Penghapusan sistem tanam paksa

Secara bertahap penghapusan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut.

  1. Pada tahun 1860, penghapusan tanam paksa lada.
  2. Pada tahun 1865, penghapusan sistem tanam paksa teh dan nila.
  3. Pada tahun 1870, hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan.

Setelah penghapusan tanam paksa, para pengusaha swasta bebas mengatur koloni untuk keuntungan pribadi.

Undang-undang pertanian 1870 membuka jalan bagi sektor swasta untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga banyak investor swasta asing, seperti Inggris, Belgia, Perancis, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang yang berinvestasi di Indonesia.

Dengan demikian, perkebunan di Indonesia berkembang pesat. Namun, sistem ini tidak lebih baik dari sistem sebelumnya. sistem ekonomi terbuka ini telah mematikan pengusaha pribumi yang memiliki modal kecil.

Sistem yang buruk ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang merugikan pekerja pribumi.

Sebagai contoh, pada tahun 1881 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Ordonansi yang mengatur pekerja.

Dengan aturan ini, pekerja yang dipekerjakan di Sumatera harus melalui kontrak kerja. Tidak bisa meninggalkan pekerjaan sebelum kontraknya habis. Bagi mereka yang melarikan diri akan mendapat hukuman dalam bentuk sanctie poenale.

Penderitaan bangsa Indonesia diperburuk oleh pemerintah kolonial yang memberlakukan sistem retribusi alias kerja paksa.

Sistem ini dilaksanakan untuk mendukung program investasi modal Barat di Indonesia dengan menyediakan sarana dan prasarana, seperti irigasi, bendungan, waduk, jalan, kereta api dan pelabuhan.

Dalam membangun fasilitas, pemerintah kolonial Belanda menggunakan tenaga kerja Indonesia tanpa membayar, serta dilakukan secara paksa.

Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah melahirkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Di provinsi-provinsi kerajaan, panggilan-perlawanan dari bangsawan dan ulama berpengaruh terhadap pemerintahan asing dengan cepat mendapat respon yang baik dari kelompok rakyat, karena tekanan hidup yang mereka alami sudah menjadi antipati terhadap kekuasaan asing.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi di daerah memunculkan perjuangan.

Oleh karena itu, di setiap daerah dari yang terkoneksi dengan kekuasaan Belanda mendapat perlawanan. Masyarakat pun akhirnya melakukan perlawanan

Nah, itulah beberapa orang yang merupakan penentang sistem tanam paksa di Indonesia.