Home » Landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia Adalah

Landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia Adalah

  • by

Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah? Kali ini kita akan membahas masalah kebijakan luar negeri secara konseptual politik Indonesia. Dengan memahami landasan tersebut, diharapkan kamu akan lebih mudah dalam menjawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penjelasanya.

Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah?

Jawaban: Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Berdasarkan pemahaman konseptual kebijakan luar negeri Indonesia yang tertera pada Pasal 1, ayat 2, UU 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

Politik, sikap, dan tindakan pemerintah Indonesia selama hubungan birokrasi terhadap negara-negara lain, organisasi internasional lain untuk isu-isu internasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu:

1. Bebas aktif

Definisi bebas aktif adalah bahwa Indonesia turut serta dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri.

2. Anti colonialism

  1. Penghapusan penjajahan di negara sendiri atau yang ada dunia
  2. Perjuangan untuk perdamaian di dunia
  3. Perjuangan untuk penciptaan sebuah tatanan dunia baru yang lebih adil, damai dan sejahtera.

3. Melayani kepentingan nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan eksternal, khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa jika kebijakan luar negeri Indonesia mengusung prinsip bebas aktif yang didedikasikan untuk kepentingan nasional, maka dalam hal ini pelaksanaan kebijakan luar negeri difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan pada 2004-2009 RPJMN

4. Demokratis

Sifat demokratis diadopsi untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945 dalam Pasal 13, yaitu bahwa setiap perjanjian penting, termasuk perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain harus memperoleh persetujuan dari melalui wakil-wakil rakyat.

Sifat demokratis diwujudkan juga oleh janji dan menerima duta besar negara sahabat harus mendapat persetujuan DPR.

Nah, itulah jawaban landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *