Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kode Iklan Banner

Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan?

Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila.

Dalam pembukaan UUD 1945, posisi Pancasila adalah sumber tertinggi dari tatanan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lantas, bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan?

Baca juga: Seperti apakah fungsi pancasila bagi kehidupan bernegara

Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan?

Kondisi bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan, tentu tidaklah mudah. Pada awal kemerdekaan, ada banyak pemberontakan yang dilakukan. Salah satunya dengan mencoba menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini tentu akan berdampak pada persatuan nasional saat itu. Meski situasi saat itu cukup sulit, namun pemerintah dan rakyat Indonesia tetap bekerja bersama dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Setidaknya, tercatat beberapa pemberontakan dilakukan, seperti Pemberontakan Madiun yang dilakukan PKI 1948, Pemberontakan DI/TII, dan Pemberontakan Apra.

Beberapa pemberontakan demi mengganti Pancasila sebagai dasar negara pada masa-masa awal kemerdekaan

Sedikit penjelasan, Pancasila secara resmi didirikan sebagai dasar negara Indonesia pada pertemuan PPKI pertama (18 Agustus 1945). Namun, setelah ditentukan sebagai dasar negara, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan tidaklah berjalan lancar. Hal ini disebabkan banyaknya upaya untuk menghancurkan bangsa ini, dengan ideologi dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ada berbagai pihak yang bersikeras mengubah dasar negara, yaitu Pancasila dengan ideologi lainnya. Berbagai pemberontakan yang dilakukan, seperti:

1. Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia)

Pemberontakan besar pertama setelah kemerdekaan Indonesia adalah pemberontakan PKI yang terjadi pada 18 September 1948 di Madiun. Pemberontakan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso ini dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan negara Indonesia Soviet dengan ideologi komunisnya.

Namun, pemberontakan PKI akhirnya digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Faktanya, Muso sebagai pemimpin PKI ditembak mati dan tokoh-tokoh lain di baliknya juga ditangkap.

2. Pemberontakan Darul Islam atau Pemberontakan Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Kemudian pada 7 Agustus 1949, sebuah pemberontakan dilakukan oleh DI/TII. Tujuannya juga sama, yaitu menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Syariah Islam. Pembentukan ini dilakukan demi mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marjian Kartosuwiryo, seorang politisi Muslim. Upaya yang dilakukan untuk menghancurkan pemberontakan ini terbilang cukup lama. Pada akhirnya, Kartosuwiryo dan para pengikutnya ditangkap pada 4 Juni 1962.

3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Tujuan dari pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk membentuk negaranya sendiri. RMS didirikan pada 25 April 1950, dan mencakup beberapa pulau seperti Ambon, Buru, dan Seram. Pada bulan November di tahun yang sama, pemberontakan pun dilakukan dengan Christian Robert Steven Soumokil sebagai pemimpinnya. Namun, pemberontakan tersebut dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia. Sayangnya, pemberontakan di Pulau Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon menyebabkan penggagas dan pendukung pemerintahan RMS mengungsi ke pulau Seram, kemudian mendirikan pemerintahan selama pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

4. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Semesta (Permesta)

Pemberontakan selanjutnya terjadi di pulau Sumatra dan Sulawesi pada tahun 1957-1958. Saat itu, Syarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual berperan sebagai pemimpinnya. Tujuan Pemberontakan PRRI adalah untuk mengoreksi pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Kondisi ini diakibatkan karena Presiden Soekarno dianggap tidak lagi bisa diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintah. Pemerintah dianggap telah melanggar hukum, ditambah adanya pemerintah terpusat yang mengakibatkan pembangunan di daerah tidak merata dan merasa diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan sosial.

5. Pemberontakan Angkatan Bersenjata Ratu Adil (APRA)

APRA adalah milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Awalnya, gerakan ini didirikan dengan tujuan mempertahankan bentuk negara-negara federal di Indonesia, di mana setiap negara RIS memiliki pasukannya sendiri.

Pemberontakan APRA terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung dan berhasil menguasai markas staf Divisi Siliwangi. Bahkan pemberontakan ini hampir terjadi di Jakarta.

Akhirnya pemberontakan pun digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari kejadian ini, RIS (Republik Indonesia) pun dibubarkan lebih cepat dan kembali ke bentuk Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.

Bisa dibilang, penerapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki banyak rintangan dan kesulitan. Salah satunya, pemberontakan yang kerap terjadi. Itulah beberapa penjelasan mengenai bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan.