Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kode Iklan Banner

Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi Pancasila

Apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila – Demokrasi Pancasila adalah demokrasi permusyawaratan yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Apa saja prinsip demokrasi pancasila? Konsep demokrasi Pancasila sebenarnya sudah tercantum pada Pasal 1(2) UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.

Setelah amandemen, pasal tersebut berubah yaitu “Kedaulatan ada di tangan rakyat”, sebagai mana yang diterapkan menurut UUD” (Pasal 1, Ayat 2). Sejak saat itu, MPR tidak lagi sebagai badan tertinggi, tetapi sejajar dengan badan-badan negara lainnya.

Berikut adalah penjelasan tentang pengertian Demokrasi Pancasila beserta penjelasan lainnya.

Apa yang dimaksud Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/cratein” yang berarti pemerintahan.

Kata “demos” biasanya mengacu pada semua orang, tetapi bisa juga diartikan sebagai orang secara umum atau secara sempit sebagai orang miskin. Kata demokrasi sendiri pada awalnya digunakan sebagai sindiran oleh bangsawan untuk merendahkan rakyat jelata.

Dengan demikian demokrasi pancasila dapat diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang berhubungan dengan rakyat.

Di Indonesia, Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang berhubungan dengan rakyat. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pengertian Demokrasi Pancasila secara khusus dan luas

Secara khusus, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan asas-asas pancasila dan dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Sedangkan istilah demokrasi pancasila secara umum adalah demokrasi yang berdasarkan asas-asas demokrasi sesuai dengan terkandung dalam Pancasila. Konsep demokrasi ini jelas-jelas diturunkan dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila.

Pancasila merupakan gambaran jelas mengenai ciri-ciri bangsa Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Secara umum pancasila merupakan hasil pemikiran dan rumusan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang diberlakukan sejak zaman dahulu.

Sebagai salah satu tokoh besar bagi bangsa Indonesia, Bung Hatta telah memainkan peran penting dalam penciptaan Pancasila, yang kini pun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peranan ini tertuang dalam buku Moh Hatta – Demokrasi Pancasila.

Asas Demokrasi Pancasila

Dalam Demokrasi Pancasila terdapat pula asas-asas Demokrasi Pancasila, antara lain:

Kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa hak dan kewajiban rakyat Indonesia adalah sama dan sederajat.

Kesetaraan hak dan kewajiban tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang hukum. Secara ekonomi dan sosial, mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam Demokrasi Pancasila, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memungkinkan kita untuk memahami bahwa hak yang dimiliki warga negara harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab secara moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu, namun dengan batasan-batasan yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus dijaga antara hak dan kewajiban baik pada diri orang lain maupun diri sendiri. Tidak hanya di mata hukum, keduanya juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Mencapai rasa keadilan sosial

Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sedangkan keadilan sosial meliputi sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima.
Dengan demikian, sila-sila demokrasi Pancasila harus mampu mewujudkan rasa keadilan sosial dalam bagi setiap masyarakat.

Pengambilan keputusan memalui musyawarah

Landasan sikap gotong royong dan persatuan adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Dengan cara keputusan tersebut, maka akan membangkitkan rasa keadilan bagi semua, tidak hanya mayoritas tetapi juga minoritas.

Mengutamakan persatuan dan persatuan

Prinsip persatuan bangsa dijiwai oleh sila ketiga Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menciptakan persatuan nasional pada setiap masyarakat.

Kesatuan bangsa juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara tetap kuat ketika terjadi gejolakan dari dalam dan luar.

Baca juga: Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan

7 Landasan Demokrasi Pancasila

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dan memiliki tujuh pilar utama yang dibangun. Tujuh pilar ata dasar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara hukum

Semua tindakan warganya harus berdasarkan hukum. Kesetaraan hukum rakyat di negara ini harus jelas dan tercermin di dalamnya.

2. Negara Indonesia Berpegang pada Sistem Konstitusi

Pemerintah negara Indonesia bekerja atas dasar sistem ketatanegaraan yang tidak mutlak atau berdasarkan hukum dasar. Dalam arti, kekuasaan pemerintahan tidak bersifat mutlak dan terbatas. Sistem ketatanegaraan di sini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah dibatasi dan dikendalikan oleh hukum.

3. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara

Pasal 1(2) UUD 1945 sebelum reformasi menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan sepenuhnya berada di tangan MPR. Ini jelas berarti bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Tugas MPR adalah menetapkan anggaran dasar, membentuk GBHN, serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah kendali MPR

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah kendali MPR. Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berarti bahwa dirinya juga harus tunduk kepada majelis dan bertanggung jawab atas tugasnya dalam menjalankan fungsinya. Presiden ditugaskan oleh MPR dan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai keputusan.

5. Pengawasan DPR

Presiden di sini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan kekuasaan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, DPR dan Presiden harus bekerja sama untuk membuat peraturan perundang-undangan, termasuk APBN. Sedangkan untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapat persetujuan DPR.

6. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, namun tidak kepada DPR

Dalam sistem demokrasi Pancasila, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan DPR. Tujuan Menteri bertanggung jawab kepada Presiden adalah agar dalam menjalankan tanggung jawabnya dia masih berada dibawah kendali Presiden.

Baca juga: Seperti apakah fungsi pancasila bagi kehidupan bernegara

7. Kekuasaan kepala negara terbatas

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti kekuasaannya tidak terbatas. Presiden harus menuruti suara DPR. DPR berada dalam posisi yang kuat karena Presiden tidak dapat membubarkannya.

Itulah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila. Baca juga pembahasan mengenai seperti apakah fungsi pancasila bagi kehidupan bernegara.