Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Adalah?

Kali ini kita akan membahas mengenai konstitusi politik luar negeri indonesia. Mungkin banyak dari kamu yang mendapat pertanyaan mengenai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah? Mengingat Indonesia sering menjalin hubungan dengan berbagai negara besar ataupun dengan negara tetangga.

Nah, jawaban dari apa landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah? maka jawabannya Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Baca juga: Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah?

Penjelasan mengapa UUD 1945 menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia.

Dalam melakukannya, Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan ideologi bebas aktif Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 yang merupakan landasan hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Dalam hubungan internasional, ada tiga esensi yang membentuk hubungan internasional, yaitu aktor, kepentingan dan kekuasaan. Tiga dasar ini, kemudian membentuk interaksi dalam persatuan dan untuk menerapkan sistem hubungan internasional.

Proses interaksi disebut dalam hubungan internasional adalah bagaimana bagian dari sistem hubungan internasional dapat melakukan bentuk kerjasama masa antara pihak-pihak tertentu untuk mencapai keputusan. Proses interaksi sangat dinamis sehingga memunculkan banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Proses interaksi dapat dikatakan baik, jika pihak mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Sebaliknya, proses interaksi yang tidak berakhir dengan baik jika tidak mencapai titik temu dalam interaksi.

Inti pertama adalah aktor dalam hubungan internasional. Aktor dalam hubungan internasional, dibagi menjadi dua jenis: negara (state) dan non-negara (non-state). Negara dapat dianggap sebagai aktor utama dalam interaksi hubungan internasional, karena memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam membela kepentingan nasional. Selain itu, negara adalah suatu entitas yang diakui keberadaannya sebagai negara yang berdaulat.

Esensinya baik dalam hubungan internasional adalah Minat atau interest. Interest diperjuangkan oleh aktor atau negara dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada interaksi tanpa kepentingan. Menarik di sini adalah tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan tuntutan pelaku tidak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini karena tidak ada aktor atau negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan interaksi (dengan aktor-aktor lain) untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Inti yang terakhir dalam hubungan internasional adalah kekuatan. Power adalah kekuatan aktor dalam hubungan internasional. Contoh aktor kekuasaan yang dimiliki seperti militer, politik, ekonomi, penduduk, sumber daya alam. Setiap aktor akan selalu berusaha untuk memaksimalkan posisi kekuatan (power) dibandingkan dengan aktor-aktor lain atau setidaknya menciptakan keseimbangan kekuasaan.

Pada prinsipnya, esensi dari ketiga ini saling dan tidak bisa dihilangkan salah satunya dalam hubungan internasional. Namun, dari esensi ketiga, kekuasaan memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Karena kekuasaan merupakan bentuk daya tawar (nilai tawar) untuk para aktor untuk mempertahankan kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Kebijakan politik luar Negeri Indonesia bebas-aktif salam hubungan internasional

Berbicara tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu kebijakan luar negeri yang bebas-aktif. Bebas menurut Profesor Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja berarti Indonesia tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan karakter bangsa, sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Sementara aktif dalam melakukan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak pasif-reaktif, sebaliknya bersifat aktif.

Keterkaitan antara kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif dan tiga esensi hubungan internasional akan membentuk identitas (ID) dalam sistem hubungan internasional. Identitas adalah apa yang akan digunakan Indonesia sebagai karakter dan identitas negara, serta pembeda antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Ditambah dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif Indonesia akan menjadikan Indonesia terlepas dari sifat ketergantungan pada satu negara. Sehingga Indonesia bisa lebih fleksibel dalam menjalankan perannya dalam hubungan internasional dengan menerapkan tiga esensi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Dalam hubungan internasional, Indonesia adalah aktor yang melaksanakan peran bahwa kebijakan luar negeri didasarkan pada sifat bebas-aktif. Indonesia kemudian dapat diartikan sebagai aktor yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan, sikap, dan keinginan sebagai negara berdaulat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau negara-negara lain.

Nah, itulah beberapa penjelasan mendalam mengenai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Pembahasan kali ini dirangkum dari website Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.